PENGHAPUSAN KEBIJAKAN 3 IN 1, PERISTIWA

Pemprov DKI Jakarta secara resmi menghapus kebijakan "3 in 1" atau 3 penumpang dalam 1 mobil pada ruas jalan tertentu di Jakarta terhitung mulai hari Senin, 16 Mei 2016. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan menilai kebijakan "3 in1" yang diterapkan sejak tahun 1990-an tersebut sudah tidak efektif dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Sebagai gantinya, akan diterapkan kebijakan baru, yakni nomor plat kendaraan Ganjil - Genap pada mobil yang melintas di jalur protokol Jakarta. Gubernur Basuki berharap kedepannya sistem electronic road pricing (ERP) dapat segera diterapkan dan penggunaan angkutan umum dapat meningkat di kalangan warga Jakarta sehingga mampu mengurangi kemacetan.

Penerapan "3 in 1" di Jakarta selama ini diterapkan di J. Sisingamangaraja (jalur cepat dan lambat), Jl. Jenderal sudirman (jalur cepat dan lambat), Jl. MH. Thamrin (jalur cepat dan lambat), Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Majapahit, Jl. Pintu Besar Selatan, Jl. Pintu Besar Utara, Jl. Hayam Wuruk, serta sebagian Jl. Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto - Jl. Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan ) sampai dengan persimpangan Jl. HR Rasuna Said - Jl. Jenderal Gatot subroto pada jalur umum bukan tol. Selama ini banyak cara dilakukan oleh masyarakat untuk "mengakali" kebijakan "3 in1" diantaranya dengan menyewa jasa joki agar jumlah penumpang yang ada dalam kendaraan yang melintas saat waktu operasional "3 in 1" tersebut terpenuhi menjadi tiga orang sesuai aturan yang berlaku.