Museum Dpr, Wisata Sejarah

Museum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terletak di Gedung Nusantara I Lantai 2 Kompleks Gedung MPR/DPR di Jalan Gatot Subroto. Museum ini menyajikan sejarah parlementer dan perpolitikan di Indonesia, sejak masih berupa Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda hingga pasca reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Tidak sulit untuk mencapai lokasi ini karena moda TransJakarta melalui Jalan Gatot Subroto yang bersisian dengan halaman muka gedung parlemen, atau Jalan Gelora Bung Karno di halaman belakang gedung. Jika menggunakan kereta api turun di stasiun Palmerah dan masuk melalui pintu belakang dengan berjalan kaki. Bentuk gedung parlemen yang unik dengan warna hijau mencolok sudah terlihat dari jalan raya, dan tangga menuju lantai atas menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto.

Pendirian museum ini dirintis sejak periode DPR 1987-1992 yang diketuai oleh M. Kharis Suhud. Untuk mempercepat realisasinya dibentuk Yayasan Museum DPR-RI diketuai Dr. H.J. Naro S.H. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat perencanaan pembangunan Gedung Museum DPR RI, dan membentuk Tim Museum DPR RI yang bertugas mengadakan studi banding ke Parlemen Luar Negeri, serta mengumpulkan koleksi-koleksi baik berupa naskah, barang, ataupun foto. Awalnya Museum DPR menempati ruangan di Pustakaloka Gedung Nusantara IV, saat itu peresmiannya dilakukan oleh Ketua DPR/MPR RI M. Kharis Suhud pada tanggal 16 Agustus 1991.

Di dalam museum ini ditampilkan perjalanan panjang panjang parlemen Indonesia yang dimulai tahun 1918 dengan nama Volksraad. Anggota Volksraad ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dipilih dari kalangan Belanda, Timur Asing, dan Pribumi, dengan tugas sebagai penasihat Gubernur Jenderal. Tahun 1931 sistem pemilihan anggota Volksraad diubah dan jumlahnya diperbanyak agar dapat mewakili berbagai organisasi yang ada. Kejadian fenomenal di era Volksraad adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh tokoh-tokoh pribumi sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tahun 1945-1950 adalah proses pembentukan cikal bakal badan legislatif di Indonesia dengan dilantiknya anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal pelantikannya, 29 Agustus, kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tahun 1950-1956 adalah tahun pergolakan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia yang juga berdampak pada bentuk badan legislatifnya.

Peristiwa fenomenal setelah kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan di tahun 1950 adalah pelaksaan pemilihan umum pertama tahun 1955, yaitu pemilihan anggota DPR tanggal 29 September dan tanggal 15 Desember pemilihan anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar). Sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan di Indonesia dalam periode tersebut ternyata menimbulkan banyak konflik sehingga dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Serikat 1950, pembubaran Badan Konstituante, dan pembentukan MPRS serta DPAS. Selanjutnya dibentuklah DPR Gotong Royong untuk periode 1960-1966. Babak baru parlemen Indonesia dimulai setelah penyerahan mandat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS dan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967. Perubahan politik yang terjadi tahun 1998 turut mempengaruhi situasi di parlemen. Pasca reformasi bermunculan partai politik peserta Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Era keterbukaan yang dicanangkan di segala bidang pemerintahan membuat rakyat tak hanya mengenal partai tetapi juga calon anggota legislatif berikut jejak rekamnya.

Koleksi yang dipamerkan di Museum DPR antara lain beberapa meja, kursi, podium, dan jam dinding yang digunakan dalam sidang KNIP tanggal 7-12 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta. Mesin tik yang digunakan oleh sekretaris sidang DPR periode 1956-1959 saat pelaksanaan sidang konstituante di Bandung ikut dipajang di antara kursi-kursi tersebut. Koleksi menarik lainnya adalah “keraf” atau tempat air minum anggota MPRS tahun 1960-1965, dan pesawat telepon yang digunakan pada sidang umum MPRS di Gedung Societeit Concordia Bandung (Gedung Merdeka). Sayangnya “palu Ceu Popon” yang cukup fenomenal dan sempat dikabarkan hilang belum ditampilkan di museum ini. Foto-foto kegiatan Volksraad hingga parlemen kekinian terpajang di dinding museum, termasuk naskah Undang-Undang Sementara, dan kejadian demo mahasiswa besar-besaran di tahun 1998.

Untuk memasuki Museum DPR pengunjung harus betul-betul mentaati peraturan yang ketat, mulai dari pakaian yang dikenakan (harus sopan), pemeriksaan detektor serta kartu identitas, dan menukarnya dengan kartu tamu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan anggota parlemen dan pengunjung gedung lainnya. Museum DPR sifatnya eksklusif sehingga harus membuat permohonan kunjungan terlebih dahulu, terlebih jika membawa rombongan.

Waktu kunjung:

  1. Senin – Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
  2. Jum’at: 08.00 – 16.00 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB
  3. Telepon: (021) 575 6074
  4. Fax: (021) 575 5996