Mas Soetardjo Kartaningprang

Politisi pengganggas petisi Soetardjo. Dilahirkan di Kunduran, Blora 22 Oktober 1890 dan meninggal Jakarta, 20 Desember 1976 dan dimakamkan di Bibis Luhur, Surakarta. Pada zaman Belanda menjadi anggota Volksraad mewakili PPBB (Perkumpulan Pegawai Bestuur Bumiputera) dan pada masa Jepang menjadi residen Jakarta. Jabatannya dalam pemerintahan Hindia adalah patih Gresik. Karena bukan keturunan bupati, Kartaningprang tidak akan mungkin naik menjadi bupati menurut hierarki Belanda. Ia menjadi anggota Volksraad tahun 1931-1942. Sejak tahun 1939 diangkat sebagai wakil ketua College van Gelegeerden (semacam Badan Pekerja Harian) dari dewan tersebut.

Ia dikenal juga sebagai ketua Ikatan Sport Indonesia, yakni federasi organisasi olahraga bangsa Indonesia mengimbangi NIAU, Nederlands Indische Atletiek Unie. Juga menjadi ketua PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran) yang bersifat nonkomersial dan bertujuan memajukan kesenian serta kebudayaan nasional demi kemajuan rohani dan jasmani masyarakat Indonesia. Pembahasan pembentukan PPRK di dilakukan di Bandung (1937), tetapi peresmiannya baru terjadi di kediaman Soetardjo (1940) disaksikan sejumlah tokoh pergerakan Indonesia, antara lain dr. Ratulangie, Husni Thamrin, dan Otto Iskandardinata. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah dalam bidang keradioan bangsa Indonesia karena sejak itu bangsa Indonesia membuktikan dirinya dapat menyelenggarakan serta mengelola secara mandiri media radio yang selama itu masih tergantung kepada NIROM, maskapai siaran yang dikelola Belanda.

Pada zaman Jepang, ikut dalam rombongan yang dikirim pemerintah militer di Jawa untuk meninjau pendudukan Jepang di masa perang. Di kurun yang sama diangkat menjadi residen daerah Jakarta, suatu hal yang langka sekali pada masa penjajahan. Sebagai residen Jakarta itulah ia ditangkap dan ditahan oleh pemuda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta di Rengasdengklok, karena waktu itu secara kebetulan sedang mengadakan inspeksi di daerah Purwakarta. Pada awal revolusi, diangkat menjadi gubernur Jawa Barat, dan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung RI di Yogyakarta. Tahun 1976 namanya ditambah gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran Hario Soetardjo Kartaningprang, pemberian dari Paku Alam VIII. Ia menyandang Bintang Mahaputra tingkat IV dan Satya Lencana Karya Satya.