MARUNDA, PELABUHAN

Kawasan Marunda yang terletak di sebelah timur pesisir Jakarta adalah sebuah pemukiman nelayan yang sejak zaman kolonial Belanda, masyarakatnya sebagian besar hidup dari kegiatan menangkap ikan. Kawasan ini semula adalah desa pantai yang mayoritas penduduknya hidup sebagai nelayan dan dahulu di sini terdapat pelabuhan pendaratan ikan yang ditutup pada tahun 1977 dan pemukiman (desa pantai) yang telah dibebaskan seluruhnya pada tahun 1986.

Di Marunda muncul beberapa juragan ikan yang mempunyai perahu penangkapan ikan serta bagan ikan di Teluk Jakarta. Hasil tangkapan ikan mereka didaratkan di Marunda, sehingga tumbuh aktifitas pendaratan ikan sekaligus terjadi pasar jual beli ikan. Aktifitas yang terjadi di pantai Marunda tersebut kemudian dikordinir oleh Pemerintah RI sejak tahun 1950-an melalui Direktorat Prikanan Kementerian Pertanian. Wilayah Marunda sendiri sebelumnya masuk dalam administrasi Kabupaten Bekasi dan bam tahun 1976 diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Terletak di wilayah administrasi Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebagai pelabuhan ikan, aktifitasnya di mulai sejak tahun 1950-an.

Aktifitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Marunda dipenuhi oleh perahu nelayan tradisional dengan bobot perahu ikan yang terbesar antara 2-4 gross ton. Keberadaan pelabuhan ikan Marunda berakhir setelah dikeluarkannya SK Gubernur KDKI No. 268. Tahun 1977 tertanggal 6 Mei 1977 tentang Penutupan lokasi pendaratan ikan, pelelangan ikan dan bongkar muat ikan di pelabuhan ikan Marunda, dan semua aktifitasnya dipindahkan ke Muara Angke secara bertahap. Dengan penutupan tersebut aktifitas pelabuhan ikan di Marunda secara bertahap menurun namun masih digunakan untuk pendaratan ikan yang bersifat tidak resmi karena lokasi pelabuhan ikan Marunda adalah lokasi pemukiman nelayan. Baru pada tahun 1987 dengan adanya program Pembangunan Pelabuhan Kayu Marunda atau yang disebut dengan Pusat Perkayuan Marunda (PPM) aktifitas pendaratan ikan berakhir.

Fungsi Pelabuhan Marunda sebagai pelabuhan kayu tergolong bam. Pelabuhan ini dibangun dalam rangka mendukung kegiatan Kawasan Berikat Nusantara (KEN) II Marunda atau sering dikenal dengan Bonded Economy Zona Nusantara Marunda. Untuk hal tersebut pelabuhan ini disebut dengan nama Pusat Perkayuan Marunda (PPM). Status pelabuhannya adalah pelabuhan khusus.