Mahkamah Agung, Benda Cagar Budaya

Gedung Mahkamah Agung, terletak di Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat ini juga disebut Hoogerechschof. Mahkamah Hooggerechtshof ialah mahkamah tertinggi Indonesia yang terletak di Jakarta pada zaman penjajahan Hindia Belanda, dengan bidang kuasanya meliputi seluruh Indonesia. Pada masa menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia (12 Disember 1947), Mahkamah Hoogierechtshof beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 1, Jakarta, di sebelah Istana Gubernur Jeneral.

Dahulu bangunan ini merupakan bagian dari bangunan istana yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah Weltevreden. Pembangunan istana tersebut diserahkan kepada Ir. Schulze, dengan mengambil bahan-bahan dari bekas reruntuhan bangunan Kasteel van Batavia, karena keuangan Belanda sangat buruk. Pada masa Gubernur Jenderal Janssens, upaya penyelesaian tetap diusahakan namun baru pada 1826 Gubernur Jenderal Du Bus, dengan pelaksana Ir. Tramp, pembangunan istana baru dapat diselesaikan dengan sempurna.

Bangunan istana tersebut digunakan oleh Gubernur Jenderal Du Bus untuk kepentingan sehari-hari. Bangunan-bangunan lainnya ditempati sebagai kantor-kantor dari pemerintah pusat, sedangkan di bagian lain dipakai sebagai tempat penginapan khusus para tamu pejabat pemerintah Belanda. Adapun di bagian belakang gedung terdapat kandang-kandang kuda sebanyak 120 petak. Tahun 1828 secara keseluruhan pembangunan gedung selesai dikerjakan, kemudian gedung di sebelah utara Istana Weltevreden pada tahun 1835 digunakan sebagai kantor pos dan percetakan milik negara dan bagian lainnya dipakai oleh Hoogerechter dan Algemene Secretarie. Tanggal 11 Mei 1848 sebagian dari bangunan tersebut resmi dipakai untuk Departemen van Justitie (Mahkamah Agung). Sejak berdiri Gedung Mahkamah Agung merupakan bagian dari gedung yang dipergunakan oleh Departement van Financient, namun pemerintah kolonial Belanda kemudian menggunakan gedung Mahkamah Agung itu sebagai gedung Peradilan.

Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, maka menurut Conventie London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan kembali Pemerintahan Belanda tersebut di atur dalam St.1816 No.5, yang berisi ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian ada perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di “desa-desa” (di pedalaman).

Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut :

Hooggerechtshof di Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Dengan Keputusuan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut :

  1. Districtgerecht
  2. Regentschapsgerecht
  3. Landraad
  4. Rechtbank van omgang
  5. Raad van Justitie
  6. Hooggerechtshof

Dalam fungsi judisialnya, Hooggrechtshof memutus perkara-perkara banding mengenai putusan–putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £.500 dan mengenai putusan-putusan residentiegerechten – di luar Jawa dan Madura.

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Bala tentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang-Undang da peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942 No.14 ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”. Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga Kejaksaan.

Pada masa penjajahan Jepang dipergunakan sebagai gedung tempat peradilan, Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Bala tentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang-Undang da peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942 No.14 ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”. Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga Kejaksaan.

Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai berikut :

  1. Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) lanjutan districtsgerecht dahulu.
  2. Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan regentschapgerecht dahulu.
  3. Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan landgerecht dahulu.
  4. Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri)lanjutan Landraad dahulu, akan tetapi hanya dengan seorang hakim saja (tidak lagi majelis ), kecuali terhadap perkara tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang Hakim.

Dengan dicabutnya Undang-Undang 1942 No.14 dan diganti dengan Undang-Undang 1942 No.34, maka ada penambahan badan pengadilan diantaranya Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad van Justitie dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung) , lanjutan dari Hooggerechtshof dahulu.

Di jaman pendudukan Jepang pernah Badan Kehakiman tertinggi dihapuskan (Saikoo Hooin) pada tahun 1944 dengan Undang-Undang (Osamu Seirei) No. 2.tahun 1944, yang melimpahkan segala tugasnya yaitu kekuasaan melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan kepada Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi). Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tidak pernah mengalami kekosongan.

Namun sejak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (peradilan) dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24 Undang-Undang Daser 1945, dimana Mahkamah Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada bulan Juli 1946 di Jogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama 3 1/2 (tiga setengah) tahun.

Kemudian pada masa Indonesia merdeka gedung ini berfungsi dan berperan sebagai gedung Mahkamah Agung.

Bangunan tua ini bergaya Eropa (Belanda) dengan corak dekoratif. Pada waktu itu banyak gedung-gedung besar dan megah dibangun memakai hiasan bergaya barok berukuran besar-besar dengan tembok yang tebal-tebal serta ruangan-ruangan yang besar dan mempunyai tingkat-tingkat dengan jendela-jendela yang besar pula. Pada masa itu merupakan masa perkembangan kebudayaan Barat (Belanda) khususnya dalam kesenian bangunan. Misalnya orang-orang Belanda membuat penel pintu dan jendela-jendela rumahnya dengan ukiran-ukiran yang menjulang tinggi dengan warna khas.

Masa menjelang pengakuan Kedaulatan (tanggal 12 Desember 1947), Pemerintah Belanda Federal yang menguasai daerah-daerah yang dibentuk oleh Belanda sebagai negara-negara Bagian seperti Pasundan, Jawa Timur, Sumatera Timur, Indonesia Timur, mendirikan Pengadilan Tertinggi yang dinamakan Hoogierechtshof yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta, disamping Istana Gubemur Jenderal yang sekarang adalah gedung Departemen Keuangan.

Susunan Hooggerechtshof terdiri atas:

Ketua : Mr. G. Wijers.

Anggota :

2 orang Indonesia : Mr. Notosubagio dan Mr. Oeanoen

2 orang Belanda : Mr. Peter

Procursur General (Jaksa Agung) : Mr. Bruyns.

Procureur General (Jaksa Agung) : Mr. Oerip Kartodirdjo.

Hooggerechtshof juga menjadi instansi banding terhadap putusan Raad no Justitie. Mr. G. Wjjers adalah Ketua Hooggerechtshof terakhir, yang sebelum perang dunia ke II terkenal sebagai Ketua dari Derde kamar Read van Instills Jakarta yang memutusi perkara-perkara banding yang mengenai Hukum Adat (kamar ketiga, hanya terdapat di Road van Justitie Jakarta).

Pada saat itu Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di daerah­daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dipulihkan kembali kedaulatan Republik Indonesia area seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat) maka pekerjaan Hooggerechtshof harus diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 1950 Mr. Dr. Kusumah Atmadja mengoper gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtshof. Dengan demikian maka para anggota Hooggerechtshof dan Procurer Genera! meletakkan jabatan masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat.

 

NO. Urut SK 475/1993      : 54

Nama Bangunan               : Mahkamah Agung

Nama Lama                      : Hooggerechtschool

Lokasi                              : Jalan Lapangan Banteng Timur No.3, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Jakarta 10710

Pemilik                             : Departemen Keuangan

Tahun dibangun                : 1828 (selesai)

Arsitek                            :  -

Gaya Arsitektur                :  Klasisme

Keterangan   :

Dahulu Mahkamah Agung merupakan bagian dari istana yang dibangun oleh pemerintahan Hinidia Belanda di Weltevreden. Pada masa Gubernur Jendral Daendels Pengadilan Tinggi pindah ke gedung ini ( 1Mei 1848) dan menjadi Departemen van Justitie. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda sampai jaman Jepang gedung ini dipakai sebagai gedung Pengadilan. Setelah Indonesia Merdeka fungsi gedung kembali menjadi Mahkamah Agung.