Gedung Bp7, Benda Cagar Budaya  

Gedung BP7 Jakarta berada di Jl. Pejambon No. 2 Kelurahan dan Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang saat ini dimiliki Sekretariat Negara RI. Arsitek Gedung BP7 yang dibangun pada sekitar 1830-an itu adalah Ir. J. Tromp, bergaya Amsterdam School.

Semula gedung merupakan bagian dari rumah kediaman Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda dan berfungsi sebagai Gardu Jaga.  Sesudah tahun 1918 kediaman Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda digunakan sebagai gedung Volksraad (Dewan Rakyat) maka gedung ini pun menjadi bagiannya.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai / Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) rapat di gedung ini sejak bulan Mei-Juli 1945 untuk persiapan Kemerdekaan R.I dan pembuatan UUD. Gedung ini merupakan tempat merumuskan pembukaan UUD’45 oleh Mr. Moh Yamin dan Ir.. Soekarno.  

Pada jaman Orde Baru, gedung yang letaknya di sebelah Gedung Kementrian Luar Negeri ini digunakan sebagai Kantor Pusat Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7).

Setelah BP7 dibubarkan pada 1998, gedung ini berubah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri.

Gedung BPPK Kemenlu memang desainnya cukup normal dengan beton dicat putih total, awalnya salah satu sisinya dicat cokelat seperti gedung-gedung lain di Taman Pejambon di era Orde Baru 1970an, dengan gaya arsitektur brutalist. Dari dalam, seluruh struktur utama adalah beton bertulang, baik konvensional maupun berprategangan, dengan metode konstruksinya adalah open-frame dengan tembok geser (shear wall - mungkin sumber majalanya nulisnya bisa membingungkan, seal-wall, apa maksudnya shear wall?).

Namun gedung berlantai 9 ini disebut punya perjuangan berat dalam membangun pondasinya, walau konstruksi gedung ini kick-off pada 22 Maret 1977. Adalah kondisi bagian dalam tanah yang susah diprediksi karena lokasinya ada di sebelah Kali Ciliwung, menyebabkan 14 tiang pancang amblas.  

Pemborong pondasi, kala itu memiliki ide untuk memberi sayap di 13 meter dari ujung tiang pancang untuk mencegah smearing terulang kembali. Karena penerapannya kurang sesuai rancangan, sempat diberi perancah hingga akhirnya tes beban memberi hasil yang memuaskan.

Karena rumitnya proses pondasi inilah pembangunan gedung molor dari tenggat 12 November 1978 (600 hari) menjadi 9 April 1979. Gedung-gedung yang dibangun di tahun 1978 terkenan Kebijakan 15 November 1978, dimana gedung-gedung harus hitung ulang kontrak pembangunan, sehingga kontrak pembangunan molor lagi menjadi 26 Agustus 1979 (887 hari). Pada 16 Agustus 1979, sehari sebelum HUT Republik Indonesia ke-34, gedung Ditjen Peradilan, selanjutnya BP7, selesai dibangun.

Namun penggunaan gedung berlantai 9 ini baru diresmikan pada 23 Juni 1980 (2), sebagai kantor dari BP7 (Badan Pembinaan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Setelah BP7 dibubarkan pada 1998, gedung ini langsung menjadi kantor Kementerian Luar Negeri.

NO REGNAS                      : RNCB.19930329.02.000797

NO. Urut SK 475/1993       : 44

Nama Bangunan               : Gedung BP-7

Nama Lama                      : Volkraad

Lokasi                              : Jalan Pejambon NO.2, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta 10410

Pemilik                             : Sekretariat Negara RI

Tahun dibangun                : Sekitar 1830

Arsitek                             : Ir. J Tromp

Gaya Arsitektur                 :  Amsterdam School

 

Keterangan   :

Merupakan bagian dari rumah kediaman panglima angkatan bersenjata Hindia Belanda dan berfungsi sebagai gardu jaga. Sesudah 1918 dpergunakan sebagai gedung Volksraad. Pada bulan Mei – Juli 1942 oleh BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan RI dan pembuatan UUD. Sekarang gedung ini dipergunakan sebagai kantor BP-7 setelah dipugar terlebih dahulu.