Dr. Margarito Kamis, S.h., M.hum., Tokoh

Dr. Margarito Kamis (lahir di Ternate, Maluku Utara) adalah seorang ahli hukum tata negara Indonesia.[1] Ia pernah beraktivitas sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara antara tahun 2006 hingga 2007. 

Margarito lahir di Gambesi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ia meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate di bawah bimbingan Alm. Prof. Baharuddin Lopa, S.H. dengan konsentrasi Ilmu Hukum Pidana, lalu ia melanjutkan pendidikannya di pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Hukum Agraria, Makassar, Sulawesi Selatan. Gelar Doktor ia dapatkan dari Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Ismail Suny, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Alm. Prof. Adnan Buyung Nasution. dan merupakan putra Ternate pertama yang menyandang gelar tersebut.

Selain menjabat Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, ia juga pernah ikut serta dalam mempersiapkan Panitia Seleksi Komisioner KPK di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan menjadi anggota Tim Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2007 dan 2008. Kini ia sibuk sebagai seorang Pakar Tata Negara Indonesia dan ia juga terdaftar sebagai salah satu staf pengajar di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

Margarito juga tercatat sebagai dosen di Universitas Khairun sampai saat ini. Namun, siapa sangka, awal kariernya sebagai ahli hukum tak diraihnya dengan mulus. Terlebih, dirinnya hidup dalam keluarga yang sederhana. Sejak remaja, Margarito tak pernah terpikir menjadi ahli hukum tata negara di Tanah Air. Sebab, ia memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Hanya saja, takdir membawa nasibnya ke arah lain.

Pria yang lahir di Gambesi, Ternate, Maluku Utara ini memang hidup sederhana. Ia dilahirkan dari keluarga petani. Tak pelak, Margarito pun ikut bekerja keras membantu kelaurganya untuk bisa tetap sekolah. Punya tekad yang kuat, pada 1985, Margarito melanjutkan pendidikannya untuk mengejar gelar sarjana. Walau serba kekurangan, sosok berkepala batu itu tetap kuliah di Universitas Khairun Ternate dan fokus mengambil jurusan hukum pidana.

Ia bekerja banting tulang untuk bisa membiayai kuliahnya, mulai jadi nelayan, tukang batu, hingga berporfesi sebagai sopir angkot. Walau demikian, Margarito tetap rajin belajar di sela-sela kesibukannya. Ia tetap menyempatkan diri membaca dan mempelajari mata kuliah saat angkot yang sedang disupirinya menunggu penumpang. Karena rajin belajar, Margarito pun menonjol di kampusnya. Ia sering berdiskusi dengan dosen-dosennya mengenai apapun yang berhubungan dengan studi hukum. Di bawah bimbingan eks Menteri Hukum dan Perundang-undangan era-Gusdur, Almarhum Profesor Baharuddin Lopa, Margarito sangat menguasai konsentrasi Ilmu Hukum Pidana.

Atas kemampuanya itu, setelah meyelesaikan gelar sarjananya pada 1990, Margarito langsung dijadikan dosen di kampusnya. Wajar jika mimpinya sebagai polisi berangsur-angsur lenyap, dan berganti menjadi keinginan yang baru tersebut. Merasa pekerjaan sebagai dosen butuh banyak belajar, tiga tahun kemudian atau tepatnya pada 1993, Margarito melanjutkan studi magister di Universitas Hassanudin Makassar. Di sana, Margarito mendalami ilmu hukum agraria sampai meraih gelar master di bidang tersebut.

Setahun setelah reformasi, Margarito kembali melanjutkan kuliahnya. Kali ini, di perguruan tinggi negeri terkemuka, yakni Universitas Indonesia, hingga akhirnya lulus pada 2004. Namanya kian bertambah panjang, karena gelar barunya kini menghiasi di depan namanya menjadi Doktor Margarito Kamis, SH., M.Hum. Itu merupakan prestasi hidup dan proses berliku yang diperoleh dengan tidak mudah.

Istimewanya, sejak 2004, Margarito didapuk menjadi putra Ternate pertama yang menyandang gelar doktor di Universitas Indonesia. Ia tercatat sebagai lulusan doktor ke-98 di UI. Kemampuannya di bidang hukum tata negara membuat Margarito acap kali dijadikan rujukan pemerintah untuk berbagai hal. Tak heran jika pria yang baru menginjak usia ke-54 tersebut, pernah masuk sebagai staf ahli Kementerian Sekretaris Negara (2006-2007).

Selain itu, Margarito juga pernah ikut serta dalam mempersiapkan Panitia Seleksi Komisioner KPK di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan menjadi anggota Tim Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Dewan Pertimbangan Presiden pada 2007 dan 2008.  Margarito memang beberapa kali berseberangan dengan kubu Joko 'Jokowi' Widodo. Ia tercatat sebagai saksi ahli dalam pemilu 2014 saat membela gugatan kubu Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lima tahun silam. Wajar jika ia dianggap memiliki kedekatan lebih dengan Prabowo yang kali ini juga mencalonkan diri sebagai capres pada pilpres 2019.

Hal itu membuat Margarito dianggap memiliki tendensi lebih ke pihak lain dalam debat nanti. Namun, sejauh ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan pakar hukum tata negara tersebut menjadi panelis dalam debat capres. Yang pasti, dengan segudang pengalaman dan rekam jejaknya, masyarakat berharap kepada Margarito agar bisa netral pada pilpres 2019. Sehingga, kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden dari kedua kubu bisa dinilai dengan baik oleh publik dalam debat yang akan digelar di Hotel Bidakara pada 17 Januari 2019.