Dr. Bambang Widjojanto, S.h, Tokoh

Aktivis dan pengacara ini akhirnya menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, ia selalu ditolak DPR. Banyak orang berharap atas kehadirannya di lembaga anti korupsi ini. Ia memang dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Tak hanya modal nekad, ia juga dibekali pengetahuan soal hukum sebagai dosen dan pengacara.

Sikap tegas dan beraninya menetapkan tersangka pejabat tinggi kepolisian memicu konflik lembaga KPK dengan Polri. Di tengah KPK menetapkan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, yang saat itu diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba kepolisian menetapkan balik Bambang sebagai tersangka dalam kasus lama.

Bambang Widjojanto alias BW langsung ditangkap saat mengantarkan anaknya ke sekolah di Depok (23/1/2015). Di depan anaknya, ia diborgol dan dibawa Mabes Polri. Tentu saja, penangkapan Bambang Widjojanto menyentak publik. Para aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat berkumpul di kantor KPK menolak penangkapan BW. Mereka menuntut setop kriminilasisi KPK dan bebaskan Bambang Widjojanto.

Bambang Widjojanto memakluminya atas kasus dirinya. Intimidasi dan teror sering ia terima jauh sebelum menjadi komisioner KPK. Ia menjalaninya dengan ikhlas. Itu pegangan hidupnya. Pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959 ini hidup sederhana dengan keluarga kecilnya di perkampungan Depok, Jawa Barat. Sejak kecil Bambang dapat didikan hidup sederhana dan tulus.

Masa sekolah dasar dan menengah, Bambang selesaikan dengan baik. Setelah lulus SMA, Bambang langsung melanjutkan kuliah. Dia memang sejak kecil ingin sekali kuliah. Dia mengambil bidang hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. 

Pada usia 26 tahun dia sukses meraih gelar sarjana hukum. Tidak lama menggondol gelar sarjana hukum, Bambang langsung aktif di dunia advokasi. Dia bertugas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menangani dan membantu masyarakat tertindas yang ada di Papua.

Kariernya mulai melejit saat dia ditarik ke ibu kota Indonesia dan mengurus LBH Jakarta. Bahkan tidak lama setelah itu, dia didaulat menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggantikan aktivis dan pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Selain sebagai pengacara, disebutkan dalam situs laman KPK, Bambang juga sangat aktif di dunia lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dia mendirikan beberapa lembaga LSM karena kecintaanya pada Indonesia. Dia menginginkan Indonesia yang menghargai kebebasan berpendapat dan membela hak-hak warganya dengan mendirikan lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Ia juga meninginkan Indonesia bersih dari korupsi dengan mendirikan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Di tengah kesibukannya sebagai pengacara dan aktivis, Bambang tidak melupakan pentingnya pendidikan. Dia tetap melanjutkan pendidikan formal dan non formal untuk menunjang kariernya. Bambang menyelesaikan master dan doktor hukumnya di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Pada tahun 2011, tepat usia 52 tahun, Bambang terpilih sebagai anggota komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjadi wakil Ketua KPK 2011-2015. Namun, setahun masa jabatannya berakhir, Bambang mengundurkan diri karena dinyatakan tersangka oleh polisi atas dugaan pemalsuan saksi dalam perkara Pilkada. Dalam kasus ini, pada awal tahun 2016, Jaksa Agung melakukan deponeering, menghentikan kasus yang menjerat Bambang Widjojanto.

Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjuk anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang Widjojanto dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam berperkara di MK. Menurut Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagian besar kasus yang ditangani Bambang Widjojanto menang di MK.  Selain itu, rekam jejak Bambang Widjojanto yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi pertimbangan BPN. Dahnil mengatakan, dugaan kecurangan pilpres yang disoroti pihak BPN merupakan korupsi politik. "Oleh sebab itu, Mas BW sangat kredibel selain memang kami menemukan ada praktik kejahatan korupsi politik. Karena korupsi yang paling krusial hari ini salah satunya adalah korupsi politik dan Mas BW mendalami permasalahan itu

Sosok Bambang Widjojanto cukup populer termasuk dengan empat kontroversi berikut ini.

1. Ditangkap Bareskrim

Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) pada 23 Januari 2015 saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pernah menyandang status tersangka dalam kedudukan sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat. Bambang disangka mengarahkan saksi Ratna Mutiara untuk memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Ia ditangkap sepekan setelah Komisaris Jenderal Budi Waseso diangkat sebagai Kepala Bareskrim. Saat hendak mengantar anaknya ke sekolah, Bambang dijemput paksa oleh tim penyidik dan dibawa ke Markas Besar Polri. Namun selama pemeriksaan, Bambang selalu membantah tudingan tersebut. Penangkapan terhadap Bambang Widjojanto berpangkal pada bola panas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi karena menerima hadiah dan gratifikasi, berbagai manuver untuk melemahkan KPK pun bermunculan.

Walau banyak yang menyesalkan langkah penangkapan Bambang, Budi Waseso (Buwas) pantang mundur. "Penyidik itu bertindak independen, saya tidak bisa intervensi," ujar Budi Waseso, saat itu.

2. Dinilai Terkait Bail Out Bank Century

Bambang Widjojanto dinilai berperan dalam pembengkakan dana talangan (bail out) Bank Century sampai Rp 6,7 triliun. Ketika dana talangan itu dikucurkan, Bambang adalah kuasa hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berperan mencairkan dana dari kas negara. Hal tersebut dikatakan Fahri Hamzah yang pada tahun 2013 menjabat sebagai Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century dari Fraksi PKS. Bahwa penggelontoran dana talangan Century itu bermula pada tanggal 20 November 2008 malam hari, ketika Bank Century diputuskan butuh suntikan dana pemerintah sebesar Rp 632 miliar. Pengucuran dana itu disetujui oleh Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati.

"Kami temukan adanya rekomendasi dari satu kantor lawyer. Jadi, tembakan Boediono ini kena dua orang, LPS dan kantor lawyer yang sekarang ini jadi pimpinan KPK," kata Fahri. Pimpinan KPK yang dimaksudnya adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semenjak rapat panitia khusus untuk Century dilakukan di DPR, Fahri memantau Bambang selalu hadir melihat perkembangan kasus ini. Kecurigaan ini, Fahri rasakan semakin bertambah manakala Bambang menjadi komandan dalam penyidikan kasus Century di KPK.

Menurut Fahri, keberadaan Bambang di rapat timwas dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sebab sebelum menjadi pimpinan KPK, Bambang pernah menjadi kuasa hukum LPS yang menangani Bank Century saat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

3. Rawan Konflik Kepentingan

Pada 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Seperti diketahui, Bambang Widjojanto baru saja ditunjuk menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi dalam menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi penunjukan Bambang oleh BPN, Gubernur menilai hal itu tidak masalah. Menurutnya meskipun sudah menjadi anggota TGUPP, Bambang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Enggak apa-apa, selama bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Jumat 24 Mei 2019. "Karena memang apa yang dikerjakan (Bambang) di sini, di kota (TGUPP), dengan itu (sebagai kuasa hukum BPN di MK), tidak ada conflict of interest," sambungnya.

Pada Maret 2019 Anies merombak susunan dan nomenklatur TGUPP. Kedua bidang tersebut dilebur menjadi bidang hukum dan pencegahan korupsi. Tugasnya menganalisis kebijakan gubernur dalam rangka penanganan masalah hukum dan pencegahan korupsi. Anggota dan ketua TGUPP digaji dari APBD DKI. Kini Bambang akan membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

4. Sebut Pemilu 2019 Terburuk Selama Indonesia Berdiri

Ketua kuasa hukum tim BPN Bambang Widjojanto membandingkan Pemilu 1955 dan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda. Menurutnya, pemilu paling demokratis justru terjadi pada awal perang kemerdekaan. "Inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri," ucap Bambang dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019. Atas dasar ini, menurut dia, pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK menjadi sangat penting. "Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang," ujar mantan petinggi KPK itu.

 

Nama lengkap: Dr. Bambang Widjojanto, S.H

Profesi:

Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959

KELUARGA    

Istri                        : Sari Indra Dewi

Anak                      : Izzat Nabila

                               Muhammad Yattaqi

PENDIDIKAN

·         S1, Sarjana Hukum Universitas Jayabaya Jakarta (1985)

·         S2, Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat (2006)

·         S3, Doktor Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat (2009)

 

KARIER

·         Direktur LBH Jayapura (1986-1993)

·         Direktur Operasional YLBHI (1993-1995)

·         Ketua Dewan Pengurus YLBHI (1995-2000)

·         Ketua Dewan Kode Etik Indonesian Corruption Watch/ICW (1999-2009)

·         Advisor bidang Pemilu di Partnership Governance Reform (2002-2004)

·         Advisor dan Konsultan Antikorupsi di Partnership Governance Reform (2005-2006)

·         Anggota Komnas Kebijakan Governance (2005-sekarang)

·         Konsultan Riset MUC untuk Kepentingan KPK (2006-2007)

·         Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009)

·         Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Trisakti (2006-2009)

·         Anggota Panitia Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007)

·         Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008)

·         Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung (2005)

·         Anggota Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, Mahkamah Agung (2005)

·         Anggota Komisi Nasional Kebijakan Governance (2008)

·         Anggota Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK (2010)

·         Dosen Tetap Universitas Trisakti (2010)

·         Anggota Komisi Hukum Bapenas untuk Penerapan dan Harmonisasi UNCAC (2008-2010)

·         Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  (2011-2015)

·         Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (2005)

·         Anggota Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (2005)

·         Anggota Panitia Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007)

·         Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI di Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009).

·         Wakil Ketua KPK, 2011-2015

 

PENGHARGAAN

Robert F Kennedy Human Right Awards, 1993