Tiong Hoa Hwee Koan

Disingkat THHK, adalah Perhimpunan Perantauan Tionghoa pada masa Hindia Belanda yang didirikan pada 17 Maret 1901. Pendiri THHK adalah Lie Kim Hok, Phoa Keng Hek, dan Lie Hin Liam. Mereka membentuk THHK dengan tujuan mempromosikan Konfusianisme dan budaya Tionghoa dan mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa untuk mencapai tujuan itu.

Berbeda dengan sekolah Tionghoa tradisional, sekolah THHK yang dikenal juga sebagai sekolah Pa Hoa, telah menganut sistem pendidikan modern yang mengikuti sekolah perantauan di Jepang. Pendirian sekolah THHK tidak terbatas di Pulau Jawa tetapi juga menyebar ke seluruh Hindia Belanda. Biaya operasional sekolah THHK diperoleh dan masyarakat Tionghoa setempat. Dalam beberapa tahun THHK telah berkembang pesat. Jumlah sekolah THHK pada tahun 1903 bertambah menjadi 13, dan pada tahun 1908 bertambah menjadi 54 buah. Pertumbuhan sekolah tersebut mendapat perhatian pemerintah Hindia Belanda maupun Tionghoa. Pemerintah Tionghoa mengirim pejabat-pejabatnya untuk melihat langsung sekolah-sekolah tersebut dan memberi bea siswa kepada anak-anak Tionghoa untuk belajar di Cina.

Perkembangan sekolah-sekolah THHK dan pengiriman siswa ke Cina ini menyebabkan penguasa Belanda takut kehilangan kontrol terhadap orang-orang peranakan. Setelah tahun 1905, Dewan Hindia berpendapat bahwa sekolah bagi anak Tionghoa sepatutnya dikelola dengan cara Belanda. Pada tahun 1907, Dewan Hindia menyarankan didirikannya sekolah bagi anak Tionghoa secara khusus. Setahun kemudian sekolah dasar Belanda pertama bagi anak Tionghoa, yakni Holands-Chineesche School (HCS) yang didirikan di Jakarta, dan kemudian juga di beberapa kota besar lainnya.

HCS yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan berada di bawah pengawasan Belanda ini mendapat respons yang besar dan sebagian besar anak Tionghoa peranakan. Hal ini merugikan sekolah-sekolah yang dikelola oleh THHK. Kebanyakan anak Tionghoa yang masuk ke THHK adalah mereka yang gagal masuk sekolah Belanda yang dianggap lebih bergengsi. Sekolah-sekolah THHK memang lebih cocok bagi anak-anak Tionghoa totok, bukan peranakan karena kurikulum sekolah ini disesuaikan dengan kehidupan di negeri leluhur, Cina. Prospek pekerjaan lulusan THHK pun terbatas karena dalam dinas pemerintahan, bahasa Cina mereka tidak berlaku. Hal ini membuat sekolah THHK tidak menarik bagi sebagian orang Tionghoa peranakan yang mengharapkan pekerjaan kantoran dan profesional. Lagi pula anak-anak lulusan THHK sering mendapat perlakuan diskriminasi sosial dan digaji kurang dari orang Tionghoa yang berpendidikan sekolah Belanda yang setingkat.

Pada pertengahan tahun 1920-an pamor sekolah-sekolah THHK terus menurun. Beberapa pemimpin sekolah itu mulai memikirkan cara mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya untuk memperbaiki citra sekolah tersebut adalah dengan merekrut guru-guru yang dinilai bermutu dari negeri Cina dan mengubah kurikulum sekolah sesuai dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda (Indonesia). Usaha lain untuk memperbaharui sekolah-sekolah THHK juga dilakukan oleh seorang bekas nasionalis Tionghoa peranakan di Surabaya bernama The Kiang Sing pada tahun 1927. Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah THHK diubah menjadi sekolah baru dengan pendidikan Belanda sebagai basis kurikulum agar siswa dapat melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda atau sekolah pemerintah Hindia Belanda, sedangkan pelajaran bahasa Cina diberikan di kelas-kelas sore. Tetapi usul ini tidak disetujui oleh tokoh-tokoh THHK lainnya sehingga pembaharuan sekolah-sekolah THHK tidak berjalan. Pada tahun 1942 ketika tentara Jepang menduduki Indonesia, sekolah ini digunakan sebagai kamp tawanan. Sekolah dibuka lagi beberapa bulan kemudian. Pada 1 November 1957 untuk menampung warga negara Indonesia yang bersekolah di situ didirikanlah Sekolah Jajasan Pendidikan dan Pengadjaran (JPP).

Setelah terjadi peristiwa G-30-S/PKI 1965, pada tahun 1966 Menteri Pendidikan mengeluarkan SK untuk menutup semua sekolah berbahasa pengantar Cina. Pada 6 April 1966, kedua sekolah itu, TRHK atau Pa Roa dan JPP, berubah menjadi sekolah negeri, bagian SD menjadi SD Negeri Tambora 01 sampai 04, bagian SMP menjadi SMP Negeri 59 (kemudian pindah) dan SMP Negeri 63, serta bagian SMA menjadi SMA Negeri 19 (data tahun 1997).