Thomas Stamford Raffles

Berpangkat Letnan Gubernur, kepala pemerintahan di Jawa. Lahir di Jamaica, 5 Juli 1781, seorang ahli tata negara dan cendekiawan. Setelah kemenangan Inggris atas Perancis, kekuasaan atas Kepulauan Indonesia pun berpindah ke tangan Inggris. Pada tahun 1811 Inggris mengangkat Thomas Stamfford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Namun Raffles dan pemerintahannya tidak banyak mengubah wajah Kota Batavia dan Weltevreden, yang pada zaman Daendels sudah mulai dikembangkan dengan rencana cukup baik. Krisis keuangan yang terus-menerus selama pemerintahan Inggris di Jawa, membuat Raffles tidak berdaya mengatasi keadaan buruk di Batavia yang dikritiknya. Bahkan dengan landrente-nya justru semakin menambah kesengsaraan penduduk Jawa terutama penduduk Kota Batavia, khususnya golongan bumiputera.

Andilnya terhadap sejarah budaya di Kepulauan Jawa tercermin dalam bukunya History of Java. Lembaga kesenian dan pengetahuan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang didirikan pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jeremias van Riemsdijk (1775-1777) pada tahun 1776, semakin maju berkat dorongan Raffles. Dia pulalah yang memelopori pendirian museum dan perpustakaan di Batavia. Di kalangan opsir tentara Inggris muncul perkumpulan sandiwara yang sering pentas di Rumah Komedi Bambu. Pada tanggal 7 Desember 1821, di bekas Rumah Komedi Bambu, diresmikan Gedung Kesenian Pasar Baru (Schouwburg). Kemudian menjadi City Theatre dan terakhir Gedung Kesenian.

Pemerintahan Raffles tahun 1811-1816 berdasarkan atas prinsip liberal, dengan menggantikan sistem tradisional-feodal dengan sistem yang berdasarkan atas prinsip legalrasional, sehingga Raffles disebut sebagai seorang pembaharu dan penentang feodalisme. Doktrin liberal yang diterapkannya, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi. Ciri khas zaman pemerintahan ini adalah pajak tanah. Raffles juga menggunakan prinsip humaniter, yang harus membebaskan rakyat dari pemerasan para penguasa, disamping itu, keamanan, keadilan dan pendidikan harus dijamin. Ia juga ingin memerdekakan budak-budak. Usaha yang dilakukannya adalah dengan mengeluarkan Proclamatie van Mei 1812, dan Proclamatie van December 1815, melarang impor budak-budak ke Jawa dan Tanah Seberang serta mendirikan Java Benevolent Institution tahun 1816. Sehingga pada zaman pemerintahan Raffles, terjadi penurunan jumlah budak. Peraturan yang cukup penting dari Raffles, selain pajak tanah juga pembagian Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Pembagian ini berlaku sampai Indonesia merdeka.

Sehubungan dengan rule of law, Raffles memperingatkan raad van justitie, bahwa penggunaan yang tidak senonoh dari kekuatan yudikatif adalah tindakan yang tidak pantas dari lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Raffles mengakui bahwa Daendels lah yang telah membawa suatu perubahanke arah pengadilan terbuka untuk umum. Untuk mengatasi kesulitan keuangan, Raffles meniru tindakan. Daendels dengan menarik peredaran uang kertas, yaitu menjual tanah di sekitar Priangan, Krawang, Semarang, dan Surabaya kepada umum. Pada tanggal 25 Januari 1813, secara resmi penjualan tanah dimulai. Pada hari itu juga tanah Sukabumi telah dibeli oleh Kongsi Empat (Raffles, Nicolaas Engelhard, Audries de Wilde, dan Thomas MacQuoid) dengan harga 371.000 ringgit uang kertas.