Teuku Moehammad Hasan

Tokoh perumus naskah proklamasi, lahir di Gampong Sot, Sigli, Aceh, 4 April 1906. Putra dari pasangan Teukoe Bintara Pineueng Ibrahim dengan Cut Manyak, merupakan sulung dari lima bersaudara. Pendidikan formalnya dimulai sejak umur 8 tahun di Volkschool Lampoih Saka kemudian pindah ke ELS Sigli. Selanjutnya ia melanjutkan ke sekolah KWS di Jakarta selesai tahun 1928. Disamping itu ia pun meraih ijazah MULO tahun 1927 di Bandung dan ijazah AMS di Jakarta. Melanjutkan ke Rechtschoogeschool dan memperoleh gelar Sarjana Muda tahun 1931, lalu ke Rijks Universiteit di Leiden dan mendapat gelar MR(Meester in de Rechten) pada November 1933. Setelah itu ia kembali ke tanah air dan 5 Maret 1934 tiba kembali di kampung halamannya.

Pada waktu sekolah di Jakarta ia menjadi anggota PPPI sedangkan saat sekolah di Leiden ia menjadi anggota PI yaitu organisasi Pergerakan Mahasiswa Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan Indonesia Merdeka. Oleh karena itu, sepulang dari Negeri Belanda ia mendapat pengawasan intelegen Belanda terutama gerak-geriknya dalam bidang politik. Pada 1938 ia dipindahkan ke Medan sebagai Adjunct Referendarist pada kantor Gouverneur van Soematra bagian Algemene zaken en Wetgwining. Kegiatan untuk kemajuan dan kemerdekaan tetap dilakukan dengan cara mengkritik setiap kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Akibatnya ia dipanggil oleh sekretaris gubernur Sumatra, Mr. Nolting dan mendapat peringatan agar tidak mencampuri dan melakukan kegiatan politik. Ia mulai mengalihkan kegiatannya dibidang sosial.

Tahun 1939 ia mendirikan perkumpulan Studifonds untuk daerah Aceh (SOEA) yang berpusat di Medan. Tujuannya membantu pelajar Aceh yang akan melanjutkan sekolah di luar daerah. Selain itu ia mendirikan Ichwanoes Safa Indonesia (ISI) organisasi yang terdiri dari ulama dan Intelektual Muslim di Medan. Pada awal pendudukan Jepang ia diangkat menjadi penasehat Syucokan Sumatera Timur dan mempunyai ruangan khusus di kantor Gunseikanbu sedangkan tugasnya adalah memberikan pertimbangan dan saran dalam berbagai kebijakan penguasa Militer Jepang. Di samping itu, ia tetap bergerak dalam bidang sosial sehingga ditunjuk sebagai ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri di Medan dan sebagai ketua pengawasan Koperasi Pegawai Negeri. Usaha Jepang ini adalah untuk menarik simpati rakyat mendirikan dua bagian baru dalam badan pemerintahan yaitu kantor Tinzukyoku (kantor permohonan rakyat kepada Gunseikanbu) dan kantor Koseikyoku (kantor kemakmuran rakyat), ia sebagai ketua.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, bersama M. Amir, dan A. Abbas diangkat menjadi anggota PPKI mewakili Sumatra. Mereka menuju ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945, tetapi sebelumnya mereka singgah di Singapura karena merencanakan bergabung dengan Soekarno dan Hatta yang sedang dala  perjalanan pulang dari Saigon, sidang PPKI baru terlaksana malam hari padahal direncanakan pagi hari, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno Hatta sehingga terjadi peristiwa Rengasdengklok. Namun akhirnya tercapai kesepakatan dan sidang yang dihadiri oleh beberapa tokoh pergerakan menghasilkan naskah Proklamasi. Dalam sidang itu, Tengku Moehammad Hasan berperan memutuskan persoalan yang menyangkut pengumuman proklamasi.

Setelah proklamasi diumumkan, pada 17 Agustus 1945 PPKI merencanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Tujuannya untuk mengesahkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada siang hari setelah pengumuman Proklamasi, Soekarno meminta Teuku Moehammad Hasan menjumpai Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk mempertimbangkan kembali beberapa maten pokok rancangan DUD yang isinya terdapat kalimat Islam. Pertimbangan itu demi keutuhan bangsa yang baru merdeka sedangkan Tengku Moehamad Hasan dianggap seorang yang paham tentang hukum Islam yang diharapkan dapat meyakinkan Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk berlapang dada menerima perubahan yang diajukan.

Pada saat pemerintahan RIS, ia diangkat sebagai anggota senat RIS dari Sumatera mewakili RI. Setelah RIS kembali menjadi NKRI pada bulan Agustus 1950; Maret 1956 ia ditunjuk sebagai ketua panitia Urusan Pertambangan (KNUP) dan berhasil membentuk Pertamina, ia pun aktif dalam kegiatan lain yaitu: ketua panitia Penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk (1950-1957), ketua panitia Penolong Korban Bencana Alam Indonesia (1950-1957), pelindung Yayasan Sosial Indonesia cabang Jakarta (1950-1957), ketua penasehat tentang Pelaksanaan Ordonansi Statistik (1953-1957). Atas jasa-jasanya terhadap Negara, ia memperoleh beberapa tanda jasa antara lain tanda kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, tanda jasa Bintang Gerilya, sedangkan Dewan Harian Nasional Angkatan '45 dan Pusat Taman Iskandar Muda menganugerahkan piagam penghargaan.