POS, SEJARAH

Surat-menyurat antara P. Jawa dan daratan Eropa dimulai pada masa VOC berkuasa di negeri ini. Ketika itu, surat-surat hanya boleh ditujukan kepada para pejabat resmi, dan isinya tidak boleh menceritakan kegiatan VOC di Indonesia. Pengiriman surat-surat tersebut sangat tergantung kepada adanya kapal yang berlayar dari negeri Belanda ke Indonesia atau sebaliknya. Kantor pos pertama didirikan oleh VOC di Jakarta (Batavia waktu itu) pada tanggal 26 Agustus 1746, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf W. Baron van Imhoff. Terletak di daerah Pasar Ikan di bagian kompleks tua Batavia di utara. Kantor Pos Pusat terletak di Waterlooplein di lantai dasar Istana Daendels (1835). Kemudian dipindah ke Posweg, di antara Schouwburg di sebelah timur dan Kleine Klooster Boom di sebelah barat (1853).

Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels juga perlu diingat dalam sejarah Indonesia karena prakarsanya dalam pembuatan jalan raya pos dari Anyer, Jawa Barat, sampai ke Panarukan, Jawa Timur, yang mengorbankan ribuan jiwa pekerja paksa. Di Batavia, Daendels juga membangun sarana jalan untuk pos yang dikemudian hari dikenal sebagai Jl. Pos. Jl. raya yang dibangun oleh Daendels ini mempunyai fungsi untuk menciptakan sistem pos yang baik. Pada tahun 1810, dua ratus ekor kuda telah dibeli dan khusus digunakan untuk mengangkut kiriman pas dan penumpang. Selain dilalui kereta pos, jalan ini merupakan jalan lalu lintas strategis yang mampu memperbesar mobilitas tentara penjajahan.

Ketika penjajahan di Indonesia beralih ke pihak Inggris, kereta pos yang mendominasi jalan Anyer-Panarukan dihapuskan oleh Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffies. Kiriman pos dibawa oleh para caraka yang menunggang kuda, dan siapa pun yang akan mengirimkan surat harus membayar di muka, ciri yang diadopsi dari sistem perposan Inggris sebelum tahun 1840.

Perangko Pertama di Indonesia: Tahun 1821, bea pos dalam negeri diatur dengan undangundang yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara). Undang-undang ini memakai jarak-tempuh surat sebagai dasar untuk menentukan bea pos. Bea pos harus dibayar tunai, sebelum prangko diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864, hampir seperempat abad sejak perangko pertama di dunia mulai digunakan di Inggris.

Perangko pertama Hindia Belanda berwarna merah anggur dan bergambar Raja Wilem III. Di bagian atas terdapat tulisan 10 Cent dan di bagian bawah tertera Post-zegel (meterai pos atau prangko). Di bagian kiri dan kanan perangko ini tertulis pula, masing-masing, Nederl dan Indiii, suatu hal yang unik karena negara penemu prangko sendiri, Inggris, selama lebih dari 137 tahun tidak mencantumkan nama negara di atas perangko-perangkonya. Prangko Hindia Belanda pada waktu itu tanpa perforasi dan dicetak di Utrecht sebanyak dua juta buah.

Badan pengelola dinas pos pada jaman Hindia Belanda disebut PTT Dienst, singkatan Post, Telegraaf en Telefoon Dienst. Kedatangan balatentara Jepang di Indonesia tidak banyak mengubah kebijaksanaan di atas pos, kecuali bahwa pengorganisasian wilayahnya disesuaikan dengan organisasi militer pada waktu itu. Jepang juga menggalakkan dinas pelayanan bank tabungan pos sebagai salah satu upaya untuk membiayai kegiatan perangnya. Empat puluh satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kantor Pusat PTT (Pos, Telegraf dan Telepon) di Bandung diambilalih dari tangan Jepang, dan pengambilalihan kantor pos di kota-kota lain pun menyusul.