PETISI 50

Gugatan yang disampaikan kepada pemerintah, ditandatangani oleh sejumlah tokoh di Jakarta. Bulan April 1978, dibentuk Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI AD oleh Jenderal TNI Widodo yang ketika itu menjabat sebagai KSAD. Fosko berada di bawah Yayasan AD Kartika Eka Paksi. Tugasnya menyiapkan konsep-konsep intern untuk pengembangan Angkatan Darat. Anggota Fosko antara lain beberapa pensiuna  perwira tinggi, seperti H.R. Dharsono, Djatikusumo, Sudirman, Achmad Sukendro, Sugiharto, M. Jasin, dan Daan Jahja. Fosko pernah mengajukan kertas kerja yang menyatakan bahwa doktrin dwi fungsi ABRI dan pelaksanaannya perlu ditinjau kembali, juga meminta supaya ABRI berdiri di atas semua golongan. Karena pernyataan ini, mulai 1 Juni 1980 Fosko dinyatakan lepas dari angkatan Darat.

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, tanggal 5 Juli 1978 terbentuk Yayasan Lembaga Pengembangan Pengertian dan Kesadaran Berkonstitusi 1945. Pelindung yayasan ini antara lain M. Hatta, Hoegeng Iman Santoso, Ali Sadikin, dan A.H. Nasution. Sebagian dari bekas anggota Fosko antara lain M. Jasin dan Mokoginta juga ikut di lembaga ini.

Sejumlah anggota yayasan belakangan mengajukan "gugatan" kepada Pemerintah lewat surat tertanggal 13 Mei 1980 berjudul Pernyataan Keprihatinan yang kemudian dikenal sebagai Petisi 50.

Sebagai kelanjutannya, sebagian penandatangan petisi, antara lain Chris Siner Key Timu, Judilherry Justam, Prof. Dr. Kasman Singodimedjo, dan Dr. Anwar Harjono, terpaksa berhenti dan pekerjaannya. Belakangan, M. Jasin, mantan Panglima Kodam VIII/Brawijaya dan Deputi KSAD, mengajukan permohonan maaf kepada Presiden. Pada tahun 1984, masalah Petisi 50 muncul lagi karena sejumlah penandatangan petisi ikut dalam pembuatan "Lembaran Putih Peristiwa 1984 di Tanjungpriok".