PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API

Disingkat PJKA, badan usaha milik negara di bawah Departemen Perhubungan yang memonopoli usaha angkutan kereta api di seluruh Indonesia. Usaha transportasi kereta api telah ada di Indonesia sebelum PD. Di bawah pemerintah Hindia Belanda, angkutan kereta api dikelola oleh negara dan swasta. Perusahaan swasta yang merintis usaha perkeretaapian di Indonesia adalah Nederlands Indische Spoorweg Maaschappif (NISM). Perusahaan ini membangun lintas kereta api Semarang-Vorstenlanden-Willem I, dan Buitenzorg (Bogor)-Batavia (Jakarta) antara tahun 1863 dan 1873. Hingga masa PD II tercatat ada 12 perusahaan kereta api swasta, yaitu NISM, SCS (NV Semarang Cherihon Stoomtram Mif.), Ph. SM (NV Proholinggo Stoomtram Mij.), Mad. SM (NV Madoera Stoomtram Mij'), dan DSM (NV Deli Stoomtram Mij.).

Pembangunan industri kereta api dimulai  setelah keluarnya Undang-undang (wet) No.6 April 1875 dengan Staats Spoorwegen (SS) sebagai pengelolanya. Dari 1926 sampai 1928 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan serangkaian undang-undang dan peraturan (koninkltjk besluit) mengenai perkeretaapian di Hindia Belanda. Karena belum ada undang-undang perkeretaapian nasional yang menggantikannya, hingga tahun 1989 semua peraturan dan undang-undang tersebut masih berlaku. Sejak 1 Januari 1940 status SS diubah menjadi perusahaan negara berdasarkan undang-undang tentang perusahaan negara Hindia Belanda (Indische Bedrijven Wet/IBW).

Industri kereta api di Indonesia berubah setelah Jepang tiba pada tahun 1942. Di bawah pemerintahan militer Jepang, kereta api sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan organisasinya dibagi dua sesuai dengan sistem pemerintahannya, yaitu semua kereta api di P. Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang (Rikugun) dan disebut Rikuyu Sukyoku; serta kereta api di P. Sumatra berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang (Kaigun). Sejak itu tidak ada lagi perusahaan kereta api swasta yang beroperasi di Indonesia.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, seluruh kegiatan perkeretaapian secara resmi diambil alih dari Jepang. Tanggal 28 September 1945, di Bandung lahirlah Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Sewaktu tentara Belanda bersama pasukan Sekutu berusaha merebut kembali kekuasaan, mereka membentuk SS/VS (Staats Spoorwegenl Vereenigde Spoorwegbedrijf) untuk mengelola kereta api di tempat-tempat yang mereka kuasai.

Dengan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, semua kegiatan angkutan kereta api tergabung dalam satu wadah dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA) yang tetap merupakan BUMN. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Perusahaan Negara tahun 1960 (L.N. 1960 No. 59), status DKA berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Status ini kemudian dialihkan lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yaitu perusahaan negara yang diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam IBW, dengan disahkannya Undang-undang No.9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan negara.

Tanggal 30 Maret 1979 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 127/KMK.07/1979 dan Menteri Perhubungan No. KM.96/LD.302/Phb-79 tentang Pelaksanaan penyelesaian Pendirian PJKA, sehingga lahirlah PJKA yang tetap diatur menurut ketentuan-ketentuan IBW.