Kompleks Gedung Dpr/mpr, Situs Ingatan Tragedi Mei 1998

 

Kompleks Gedung DPR/MPR
Lokasi Jalan Gatot Subroto, Senayan - Jakarta Pusat 10270
Kantor Sekretariat Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara III, Lantai 1½ , Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD
Telepon 021-5715373 atau 021-5715349
Fax 021-5715925
Email bag_humas@dpr.go.id
Website http://www.dpr.go.id; http://www.mpr.go.id

 

Kompleks Gedung DPR/MPR, merupakan tempat para wakil rakyat dari berbagai daerah di Indonesia bersidang dan memutuskan kepentingan penting menyangkut bangsa dan negara, serta menjadi muara masyarakat sipil melakukan aksi dan menyuarakan aspirasi agar penyelenggara negara memberikan keadilan bagi sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia. Gedung MPR/DPR RI berada di kawasan bisnis dan kantor pemerintahan Senayan, Jakarta Pusat. Lokasinya tidak jauh dari Jembatan Semanggi, Kompleks Gelora Bung Karno – Senayan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, Hotel Mulia Senayan, JCC Senayan, Hotel Sultan dan jalan Tol dalam kota menuju ke Bandara Soekarno Hatta/Pelabuhan Tanjung Priok serta terhubung dengan jalan Tol Jagorawi.

Gedung ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 60 ha dan terletak di Jl. Gatot Subroto, Senayan. Di komplek ini terdapat Museum MPR-DPR, yang mengkoleksi dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Permusyawaratan rakyat (DPR).

Gedung DPR/ MPR ini dibangun atas perintah Presiden Soekarno. Semula ditujukan untuk penyelenggaraan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO). Setelah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, Presiden Soekarno pada tahun 1965 bermaksud akan menyelenggarakan Conefo yang merupakan wadah dari negara Asia-Afrika, Amerika Latin, Negara-negara Sosialis, Negara Komunis dan semua negara Progressive Force di dalam negara kapitalis. Guna keperluan itu dibangun gedung untuk sidang Conefo.

Proyeknya digarap pemenang sayembara, yaitu tim dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dipimpin oleh Sujudi Wirjoatmodjo, seorang arsitek lulusan dari Technische Universitat Berlin Barat. Pemancangan tiang pertama pada 19 April 1965. Pembangunan terhenti karena meletus peristiwa gerakan 30 september 1965. Pada tanggal 9 November 1966, Soeharto, sebagai ketua presidium Kabinet Ampera, menginstruksikan untuk melanjutkan proyek gedung Conefo, namun peruntukkannya akan menjadi gedung parlemen. Keputusan ini diambil setelah proyek peremajaan gedung DPR GR di Lapangan Banteng terhenti.

Menteri Pekerjaan Umum saat itu kemudian menerjemahkan instruksi Soeharto dengan membubarkan Komando Proyek New Emerging Force dan membentuk badan pelaksana bernama Proyek Pembangunan Gedung DPR/MPR RI. Secara bertahap pembangunan gedung selesai dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR. Main Conference Building pada Maret 1968; Secretariat Building dan Gedung Balai Kesehatan (Maret 1978), Auditorium Building (September 1982), dan Banquet Building (Februari 1983). Pemakaian nama berbahasa Inggris kemudian diubah menggunakan bahasa Sansekerta yakni Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustakaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha.

Namun, beberapa anggota parlemen kerap mengalami kesalahan dalam penyebutan nama ruangan tersebut, diceritakan oleh Salim Said dalam “Dari Gestapu ke Reformasi” (dari situs historia.id). Kemudian atas usul Salim Said dan petisi perubahan nama ruangan yang dibuatnya berhasil menghimpun 300 tanda tangan anggota parlemen, penamaan ruangan yang didominasi oleh bahasa Sansekerta itu pun diubah setelah sempat tidak direspons beberapa waktu. Pada tanggal 18 November 1998 berdasarkan Rapat Pimpinan DPR dibentuklah Tim Penggantian Nama-nama Gedung MPR/DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Korkesra, Fatimah Achmad. Tim ini kemudian bekerja dan pada rapat terakhir pada 14 Desember 1998 memutuskan untuk menyetujui penggantian nama gedung-gedung DPR/MPR. Gedung-gedung yang menggunakan bahasa sansekerta pun berubah. Grahatama menjadi Gedung Nusantara, Lokawirasabha Tama menjadi Gedung Nusantara I, Ganagraha menjadi Gedung Nusantara II, Lokawirasabha menjadi Gedung Nusantara III, Pustakaloka menjadi Gedung Nusantara IV, Grahakarana menjadi Gedung Nusantara V, Samania Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mekanik Graha menjadi Gedung Mekanik.

Pendudukan Gedung DPR/MPR Mei 1998

Peristiwa Mei 1998 menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Saat itu rezim Orde Baru (Orba) yang menguasai Indonesia selama 32 tahun akhirnya takluk oleh tekanan mahasiswa. Indra J. Piliang, salah satu aktivis mahasiswa yang saat itu ikut turun ke jalan ibu kota dan menguasai kompleks DPR/MPR RI. Bersama aktivis lain, seperti Fadjroel Rachman dan Enin Supriyanto serta alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Indra mengatur cara menduduki Gedung DPR/MPR. Rencana itu sudah disusun jauh sebelum mahasiswa menguasai DPR/MPR, namun pembicaraan pendudukan gedung DPR/MPR baru benar-benar dilakukan pada 17 Mei 1998 atau 3 hari setelah “tragedi Trisakti” yang menewaskan sejumlah mahasiswa terjadi.

Menurut Indra kepada media CNN Indonesia, saat itu mahasiswa bergerak sangat sporadis dan dalam kelompok kecil hingga besar. Saat hendak mendatangi DPR/MPR, massa terbanyak datang dari Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI). Ketika KBUI mendatangi gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998, sudah ada rombongan mahasiswa UI lainnya yang tiba lebih dulu. Bahkan panggung untuk orasi sudah disiapkan. Tokoh-tokoh Petisi 50, salah satunya Amien Rais, saat itu ikut dalam orasi yang dilakukan organ-organ mahasiswa. Gedung DPR menjadi pilihan, karena mahasiswa merasa tempat tersebut aman. Alasannya, ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sudah menggelar pasukan di sekitar Istana Negara lengkap dengan kendaraan tempur mereka.

Pada saat itu, selain penguasaan DPR/MPR oleh mahasiswa, ada kejadian penting di dunia perpolitikan Indonesia. Kejadian tersebut adalah saat Ketua dan Wakil Ketua DPR meminta Soeharto untuk mundur. Permintaan mundur juga disampaikan oleh Panglima ABRI Jendral Wiranto. Meski mahasiswa sudah menduduki DPR/MPR sejak 18 Mei, namun mereka baru benar-benar menginap di DPR pada 19 Mei 1998. Pada tanggal tersebut datang sekitar 5.000 mahasiswa UI ke gedung DPR/MPR. Target mahasiswa saat itu adalah untuk menguasai rumah rakyat. Sehari setelahnya pada 20 Mei dini hari, mahasiswa sempat merasakan kepanikan karena terdengar isu akan adanya penyerangan yang dilakukan oleh militer ke Gedung DPR/MPR. Sebagian mahasiswa yang takut memilih bersembunyi ke bagian belakang gedung. Namun  banyak mahasiswa yang memilih bertahan hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi hari yang bersejarah bagi pemerintahan Indonesia. Soeharto akhirnya tak kuasa menghadapi gelombang tuntutan mahasiswa. Setelah 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tonggak kepemimpinan Indonesia ke wakilnya, BJ Habibie. Pengunduran diri tersebut disambut sorak sorai ribuan mahasiswa di Gedung DPR/MPR.

Berita Tentang Pendudukan Gedung dari Media

Salah satu media di Indonesia yang juga pada saat itu meliput kegiatan pendudukan Gedung DPR/MPR yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah Harian Kompas. Kompas menggambarkan gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak Senin (18/5). Kemudian pada Sabtu (23/5) dini hari pukul 02.10 WIB berada dalam proses pengosongan oleh sekitar 1.000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi. Pasukan gabungan ini masuk dari arah belakang Gedung MPR/DPR pukul 23.35 WIB itu, sempat membuat sekitar 4.000 mahasiswa panik.

Aksi pembebasan Gedung MPR/DPR itu berlangsung dengan damai. Pasukan ABRI menunjukkan sikap yang sangat simpatik dan sabar. Ketika pasukan memasuki kompleks Gedung MPR/DPR, para mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Sampai pukul 01.45 WIB, mahasiswa mencapai kesepakatan dengan Kepala Dinas Penerangan Kodam Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi, yakni mahasiswa bersedia keluar gedung asalkan dikawal pasukan marinir. Pada pukul 01.50 WIB mereka mulai menaiki bus menuju Universitas Atma Jaya, yang terletak sekitar 2 kilometer dari kompleks Gedung MPR/DPR. Komandan Batalyon Arhanud Marinir, Letkol (Mar) S Panjaitan, berhasil meyakinkan mahasiswa bahwa keselamatan mereka dijamin sampai ke tempat tujuan. Melalui pengeras suara, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi meminta agar mahasiswa dengan sukarela meninggalkan Gedung MPR/DPR, karena gedung itu akan segera direnovasi. Namun, permintaan Nachrowi yang berulang-ulang diucapkan dengan pengeras suara itu, tidak diindahkan mahasiswa. Mahasiswa yang berada di dalam atau luar gedung DPR membentuk kelompok-kelompok kecil dan mencoba bertahan.

Aparat keamanan juga dipecah ke dalam beberapa kelompok dan mulai memasuki ruangan-ruangan di Gedung DPR/MPR dan dengan simpatik meminta dan menggiring mahasiswa keluar ruangan, lantas berkumpul di halaman. Ruangan-ruangan yang telah dikosongkan mahasiswa, langsung dipagar betis oleh aparat. Menjelang pukul 01.00 WIB, pasukan gabungan ABRI berhasil mengosongkan Gedung DPR. Mahasiswa digiring ke halaman MPR/DPR dan bersikeras bertahan di sana, kendati aparat keamanan terus membujuk para mahasiswa memasuki bus-bus yang disediakan. Beberapa mahasiswa juga sengaja tiduran di depan truk militer yang mencoba memasuki Gedung DPR. Sekitar pukul 02.00 WIB bus pertama berisi mahasiswa mulai bergerak meninggalkan kompleks itu. Sementara sebagian mahasiswa tetap menginginkan meninggalkan kompleks itu dengan berjalan kaki. Sampai berita ini diturunkan pukul 02.10 WIB, tidak ada insiden yang terjadi dalam pengosongan kompleks gedung lembaga legislatif itu.

Sebelumnya, ribuan massa pendukung Presiden BJ Habibie Jumat pagi mendatangi Gedung MPR/DPR, yang selama hampir sepekan terakhir "dikuasai" ribuan mahasiswa yang justru menuntut Habibie mundur karena menganggapnya masih merupakan bagian dari pemerintahan yang lama. Aksi saling mengejek dan tindakan provokatif yang nyaris mengarah ke bentrokan fisik, terutama seusai shalat Jumat, memancing sekitar 100 anggota ABRI yang dilengkapi senjata di tangan untuk memasuki kompleks pelataran parkir Gedung MPR/DPR guna menghindarkan bentrokan.

Secara keseluruhan massa di kompleks Gedung MPR/DPR itu terbagi atas dua kubu, yaitu mahasiswa yang menginginkan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR, menolak penyerahan kekuasaan kepada BJ Habibie dan di sisi lain massa yang mendukung BJ Habibie sebagai Presiden RI. Massa pemuda dan masyarakat yang mengaku berasal dari Tanjung Priok, Tanah Abang dan Pendekar Banten serta Bogor itu langsung menuju halaman Gedung MPR/DPR. Mereka memakai ikat kepala bertuliskan "Reformasi Konstitusional" dan berjalan dengan meneriakkan takbir. Tampak di antara kerumunan massa pendukung BJ Habibie, antara lain Ketua Pelaksana Harian KISDI A Sumargono, Direktur Eksekutif Institute for Policies Studies (IPS) yang juga anggota F-KP MPR, Fadly Zon, serta Andreanto (Humanika) mengatur barisan massa.

Selepas shalat Jumat, massa makin banyak. Beberapa ribu bergerak membentuk barisan panjang dari arah mesjid di belakang gedung ke depan kompleks, ke arah mahasiswa. Mereka kemudian mendesak dan berusaha menembus kerumunan mahasiswa. Saat itulah terjadi situasi yang sangat panas. Massa pendukung Habibie itu akhirnya berhasil menguasai tangga ke arah Gedung MPR/DPR yang berbentuk kubah. Aksi itu sempat membuat kocar-kacir para mahasiswa maupun wartawan yang sebelumnya berkerumun di atas tangga-tangga. Seorang wanita jatuh terjerembab karena panik, dan tubuhnya terinjak beberapa orang yang lari ketakutan. Sebagian massa kemudian berusaha mencopot spanduk-spanduk yang telah dipasang para mahasiswa. Tindakan ini memancing mahasiswa untuk melawan.

Namun, bentrok fisik tidak sampai terjadi. Para mahasiswa saling mengingatkan untuk menahan diri dan tidak emosi. Beberapa pemimpin massa pro Habibie di beberapa sudut juga tampak bernegosiasi dengan mahasiswa. Seorang mahasiswa terdengar menangis meraung-raung. "Ya Allah, kami ini mahasiswa. Kami ini muslim, Pak. Jangan sampai bentrok, kita sesama muslim. Buat apa kita berantem."

Negosiasi terus berjalan. Sejumlah pemimpin mahasiswa maupun pimpinan massa masing-masing berusaha menenangkan kelompoknya. "Damai ... damai," teriak mahasiswa sambil mengacungkan kedua tangannya dengan jempol dan jari membentuk tanda salut. Mahasiswa juga membiarkan massa yang mengerek beberapa spanduk bernada pro-Habibie di beberapa tiang bendera di sisi kiri lapangan parkir gedung itu.

Pukul 14.00 WIB sejumlah pimpinan Senat Mahasiswa berbondong-bondong menuju ke Mesjid Baiturrahman yang tepat berada di bagian belakang Gedung MPR/DPR. Mereka bertemu dengan Toto Tasmara yang menurut kabar yang diterima mahasiswa dari para pendukung Habibie, merupakan pimpinan massa. Kepada Toto Tasmara, para mahasiswa meminta pengertiannya bahwa mahasiswa menyadari gedung MPR/DPR merupakan milik bersama seluruh lapisan masyarakat dan karena itu semua bebas menyuarakan pendapat dan aspirasinya. "Kami minta ada pengertian untuk tidak saling menyerang dan tidak mendesak kami, karena kami juga bebas bersuara di gedung ini," kata seorang mahasiswa dari Universitas Trisakti Jakarta.

Kepada mahasiswa, Toto Tasmara yang sibuk menyiapkan konsumsi bagi para massa pendukung Habibie mengatakan, kehadiran kelompoknya di DPR adalah untuk menyuarakan pendapat dan apirasinya. "Kami hadir di sini bukan untuk menyerang mahasiswa. Kalau ada tindakan seperti itu berarti sudah ada kepentingan politik yang main di sini. Saya akan tarik kelompok saya," katanya.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bentrokan, sekitar pukul 14.25 WIB pasukan keamanan masuk ke halaman gedung. Di antara mereka tampak pula pasukan dari satuan Brawijaya Malang, Divisi Siliwangi (Kostrad Divisi II Singosari), dan Sriwijaya. Mereka berbaris sambil bernyanyi yang mendapat respons positif mahasiswa. Pasukan kemudian berjaga-jaga pada posisi antara mahasiswa dan massa pro-Habibie. Sebanyak dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) disiapkan di dalam gedung MPR/DPR untuk berjaga-jaga. "Tugas kami hanya berjaga-jaga saja," kata Letkol (Inf) Kaharuddin yang memimpin pasukannya.

Sekitar pukul 14.45 WIB, massa yang berada di tangga diperintahkan turun. Mereka lalu bergerak meninggalkan pelataran parkir, menuju ke arah belakang gedung. Mereka makan siang di halaman masjid, sebelum meninggalkan kompleks DPR. Mahasiswa tetap membiarkan spanduk-spanduk pro-Habibie di tempatnya. Ali Sadikin dan Adnan Bu-yung Nasution, sekitar pukul 16.05 WIB datang ke Gedung MPR/DPR melewati pintu belakang, yang disambut antusias para mahasiswa. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya bergantian menyampaikan orasi yang intinya mendukung mahasiswa untuk menuntut reformasi secara total, di antaranya menuntut Sidang Istimewa, membebaskan tahanan politik yang masuk ke penjara karena memperjuangkan reformasi, serta mencabut undang-undang yang menghambat kemerdekaan pers.

Hingga malam itu, mahasiswa mencoba bertahan di Gedung MPR/DPR untuk terus memperjuangkan aspirasinya. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi, Jumat siang, ketika ditanya tentang adanya jumlah personel keamanan yang makin banyak ditempatkan di lokasi tersebut, mengatakan, pihaknya mengimbau agar puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat yang saat ini "menduduki" gedung MPR/DPR, segera meninggalkan gedung, karena akan digunakan untuk kegiatan instansi itu. Imbauan itu juga disampaikan melalui surat kepada Sekjen MPR/DPR, yang rencananya dilayangkan Jumat malam.

"Kami imbau mahasiswa meninggalkan gedung MPR/DPR karena akan dipakai kegiatan lembaga itu. Yaitu kegiatan-kegiatan anggota Dewan untuk meneruskan program reformasi yang selama ini menjadi tuntutan bersama. Jadi akan dipakai untuk rapat-rapat anggota. Kalau kondisinya seperti ini tentu akan menghambat kegiatan itu," katanya.

Sementara itu di lantai 10, Gedung Lokawirasabha - gedung lama DPR - terjadi kebakaran kecil, yaitu terbakarnya sebuah meja dan kursi. Kebakaran yang terjadi sekitar 30 menit itu dapat dilokalisir dan segera dipadamkan. Menurut Sunarto, anggota Satpam gedung, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui penyebab dan pelaku pembakaran. Api dapat dipadamkan oleh petugas keamanan, dibantu karyawan Setjen DPR dan para mahasiswa yang kebetulan ada di lantai tersebut.

Menurut H. Yazid Salman, Ketua Yayasan Pedagang Muslim Sukabumi yang tergabung dalam massa pro-Habibie, pihaknya mendapat informasi dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) melalui telepon untuk hadir di DPR dan menyampaikan aspirasi umat Islam. Ia mengakui, telah membawa sekitar 1.250 orang, yang terdiri dari pedagang muslim dan beberapa kelompok pesantren. Menurut dia, selain kelompok tersebut ada juga berbagai kelompok lainnya yang terdiri dari Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia, Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Persatuan Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan Komite Solidaritas Islam Indonesia (KISDI). Yazid menjelaskan, maksud kelompoknya datang ke gedung DPR untuk menyampaikan dukungan kepada Presiden BJ Habibie. Menurut dia, penyerahan jabatan Presiden Soeharto kepada BJ Habibie konstitusional.

Selain itu, sebanyak 27 bus yang mengangkut mahasiswa, pelajar dan masyarakat berangkat ke gedung DPR dari beberapa tempat di Bekasi, seperti dari Hotel Bunga Karang, Islamic Centre, Kota Babelan. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Bekasi, Letkol (Pol) Adjie Rustam Ramdja mengatakan, keberangkatan mereka adalah untuk melakukan sujud syukur di gedung DPR. Karena itu, Kapolres Metro Bekasi mengimbau agar rombongan ini tidak melakukan aksi yang memancing kemarahan massa di pertengahan jalan. 

Kunjungan & Penyampaian Aspirasi Saat ini ke Gedung DPR/MPR

Bagian Humas Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI yang dibagi menjadi Sub Bagian Penerangan dan Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM), menerima kunjungan masyarakat dari beragam lapisan, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, DPRD maupun masyarakat umum yang ingin datang ke Kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan. Masyarakat yang berkunjung untuk tujuan studi wisata dan masyarakat yang ingin mengambil foto kenangan di gedung DPR akan diterima oleh Humas Sub Bagian Penerangan Sekjen DPR RI. Kunjungan yang berupa studi wisata akan diterima di ruang Operation Room, Gedung Nusantara dan akan diberi penjelasan mengenai Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah acara di operation room selesai masyarakat akan dipandu untuk keliling gedung DPR RI (tour building) khususnya ke Museum DPR RI dan Ruang Sidang Paripurna. Selama dilakukan tour building masyarakat diberikan penjelasan tentang sejarah DPR RI, sejarah gedung dan arti hiasan-hiasan/ornamen yang terdapat di dalam gedung DPR RI.

Sedangkan masyarakat yang datang berkunjung ke DPR RI dengan tujuan menyampaikan aspirasi, mendapatkan ijin meninjau (menyaksikan jalannya Rapat atau Persidangan yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Sidang) dan mendapatkan ijin untuk melakukan audiensi dengan Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota Dewan secara pribadi, serta untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang ingin melakukan kunjungan untuk tujuan konsultasi ke DPR RI dapat menghubungi Humas Sub Bagian PDM.

Delegasi Masyarakat yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dapat menyampaikan langsung secara tertulis dalam bentuk surat dengan tujuan dan permasalahan yang jelas, untuk kemudian surat tersebut diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan atau kepada Anggota Dewan secara pribadi oleh Humas Sub Bagian PDM.

Bagi masyarakat yang ingin datang menyaksikan jalannya Rapat atau Persidangan yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Sidang (meninjau) dan yang ingin mengadakan audiensi dengan Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota Dewan secara pribadi bisa mendapatkan surat ijin meninjau atau diagendakan oleh Sub Bagian PDM. Sedangkan  untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bermaksud untuk melakukan konsultasi dengan DPR RI atau Setjen DPR RI akan diterima oleh Sub Bagian PDM untuk kemudian didampingi selama acara konsultasi hingga usai.

Prosedur Kunjungan Studi Ke DPR

1

Mengirimkan surat Permohonan Kunjungan Studi

Dengan Rincian:

  • Ditujukan kepada: Sekertaris Jenderal DPR RI
  • Perihal: Permohonan Kunjungan Studi
  • Dicantumkan:

a)     Hari dan tanggal kunjungan

b)     Jumlah kunjungan.

c)      Nomor HP/Contact Person yang bisa dihubungi.

d)     Nomor Fax/Email untuk dikirimkan surat balasan kunjungan.

e)     Surat berkop sekolah/instansi (yang akan berkunjung ke DPR).

2

Kunjungan studi diadakan setiap hari Senin-Kamis

Kecuali hari libur nasional.

3

Waktu kunjungan 09.00-12.00 WIB

 

4

Jumlah kunjungan maksimal adalah 200 orang (kapasitas maksimal ruangan penerimaan kunjungan)

 

5

Susunan acara kunjungan terdiri dari

  • Pemberian materi tentang Mekanisme Kerja DPR RI (dengan narasumber dari Sekretariat Jenderal DPR RI) di ruang operation room, Gedung Nusantara.
  • Kunjungan ke Museum DPR RI dan dijelaskan tentang Sejarah DPR RI.
  • Kunjungan ke ruang Sidang Paripurna 1 (tempat pelantikan Presiden, Wakil Presiden dan Anggota DPR RI) dan dijelaskan mengenai Sidang Paripurna dan Sejarah Gedung DPR RI.