Kawasan Istana Merdeka, Situs Ingatan Tragedi Mei 1998

Istana Merdeka yang terletak di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat merupakan tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia. Istana ini berada dalam satu kompleks dengan Istana Negara dan Bina Graha. Letaknya menghadap ke Taman Monumen Nasional (MONAS).

Istana Merdeka dijadikan salah satu Situs Ingatan Tragedi Mei 1998 oleh Komnas Perempuan. Di depan istana terdapat acara rutin yang disebut Aksi Kamisan atau Aksi Payung Hitam. Seperti namanya, aksi Kamisan dilakukan setiap hari Kamis, pukul 16.00 - 17.00 di pinggir jalan Medan Merdeka Utara. Aksi Kamisan diartikan sebagai upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan dan melawan lupa terhadap Tragedi Mei 1998. Disamping itu, para peserta aksi kamisan selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, yang merupakan pendidikan politik bagi para pemimpin bangsa.

Aksi Kamisan pertama kali dilakukan pada tanggal 18 Januari 2007 oleh Maria Katarina Sumarsih, yang merupakan Ibu dari Bernardinus Realino Norma Irawan alias Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas pada tragedi Semanggi I. Aksi Kamisan ini di koordinir oleh Ibu Sumarsih, Ibu Suciwati dan Bapak Bejo Untung. Ibu Suciwati adalah istri Alm. Munir Said Thalib yang merupakan aktivis HAM, sedangkan Bapak Bejo Untung adalah korban kekerasan peristiwa 1965.

Aksi ini dilakukan dengan menggunakan pakaian serba hitam dan payung hitam mematung dan memandang lurus ke arah seberang, tempat dimana Istana Merdeka dan Istana Negara berdiri megah menjulang. Istana dianggap menjadi simbol kekuasaan yang layak diisi bukan hanya cerita bahagia, melainkan keluh kesah bahkan rasa marah juga sedih yang mereka luapkan dalam diam dibawah payung hitam. Sedangkan Payung Hitam dipilih sebagai maskot, karena merupakan simbol perlindungan dan keteguhan iman. Payung merupakan pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan illahi. Diam dan berdiri sebagai pilihan, karena "diam" tidaklah berarti telah kehilangan hak-hak sebagai warga negara dan "berdiri" melambangkan bahwa korban/keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa punya hak sebagai warga di bumi pertiwi Indonesia dan sadar bahwa hak itu tidak gratis bisa didapat.