Ika-daigaku, Jakarta

Sekolah Tabib Tinggi (Geneeskundige Hooge-School) yang dibuka pada masa pendudukan Jepang. Tentang peraturan Jakarta Ika-Daigaku secara lengkap dituangkan dalam Maklumat Gunseikan No.5 tanggal 13 April 1943. Maklumat tersebut terbagi menjadi 9 bagian dan terurai dalam 39 pasal. Bagian yang menarik dari maklumat tersebut ialah tentang sistem pembayaran uang kuliah. Untuk satu tahun kuliah, dipungut empat kali masing-masing berjangka waktu triwulan. Sistem ini dianggap memperingan pembayaran dibanding kewajiban membayar sekaligus. Juga dijelaskan bahwa pembayaran bisa diangsur setiap bulan, asal tidak lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan untuk setiap triwulannya.

Pada tahun 1943, terdapat instruksi untuk menggunduli rambut dan memakai topi pet, yang ditentang oleh mahasiswa dalam bulan Oktober 1943. Namun bulan Desember 1943 secara mendadak asisten-asisten Jepang sebelum kuliah dimulai secara paksa menggunduli sebagian mahasiswa, sehingga menimbulkan protes dan perlawanan. Sehingga Empat Serangkai (Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kyai Mansyur) ikut turun tangan meredakan suasana. Pertemuan diadakan di asrama Cikini 71 dan sebagai juru bicara tampil Soedjatmoko dan Soedarpo. Setelah mendapat penjelasan dari keempat pemimpin Indonesia, sebagian besar mahasiswa dapat menerima dan secara beramai-ramai atas kemauan sendiri dilakukan upacara penggundulan bertempat di Asrama Oranje Boulevard (Gedung PAMS).

Namun masih ada sebagian mahasiswa yang tetap konsekuen dengan pendiriannya bahwa campur tangan Pemerintah Jepang dalam masalah rambut merupakan pelanggaran atas hak azasi setiap orang dan tetap menolak menggunting rambut mereka, sehingga dilakukan penangkapan oleh Kenpetai. Sebanyak 25 orang mahasiswa pada bulan Januari 1944 ditahan di Markas Kenpeitai, Gambir Barat. Dua puluh orang dari yang ditangkap setelah diperiksa dan dianiaya tidak diperkenankan lagi untuk meneruskan kuliah di Jakarta Ika-Daigaku. Eri Soedewo dan Purwoko diskors masing-masing selama setahun dan dua tahun, hanya Soedjono dan Soewadji yang diperbolehkan meneruskan kuliahnya.