Cultuurstelsel

Sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial di Hindia Belanda alas prakarsa Van den Bosch. Pada saat Belanda mengalami krisis ekonomi dan keuangan, Raja mengirimkan Van den Bosch untuk menduduki jabatan Gubernur Jenderal di Indonesia (1830-1833). Cultuurstelsel didasarkan atas hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana seorang Raja yang berkuasa memiliki tanah, rumah, kebun dan sekaligus penduduk yang mendiami tanah itu. Tanah yang dihuni boleh dipakai bersawah atau berkebun oleh rakyat, dengan imbalan rakyat harus mempersembahkan sebagian hasilnya kepada Raja. Penduduk atau rakyat, apabila diminta oleh raja, hams bersedia bekerja beberapa hari lamanya secara sukarela tanpa menerima upah atau imbalan. Apabila raja-raja itu sudah ditaklukkan dan kerajaannya menjadi jajahan, maka hak dan kekuasaan dan wewenang mereka dianggap beralih kepada Pemerintah Belanda.

Sistem Tanam Paksa berlaku mulai tahun 1830 terutama di Pulau Jawa. Dalam sistem ini, rakyat harus menanami sebagian tanahnya, yakni 115 dari tanahnya, dengan tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa, seperti kopi, gula, kapas, tarum dan lain-lainnya. Hasilnya harus diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Belanda menunjuk Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh raja Belanda tahun 1824. NHM mendapat hak istimewa dari Raja dan Pemerintah Belanda untuk menyalurkan, mengangkut dan menjual hasil-hasil bumi Indonesia ke negeri Belanda, juga ke negeri-negeri Eropa lainnya. Sistem monopoli ini tidak disenangi pengusaha-pengusaha Belanda sendiri, karena tidak ada lagi orang lain yang boleh berdagang bebas.

Dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa penduduk dikerahkan dan dipaksa bekerja berat seperti mengangkut dan mengolah gula di pabrik-pabrik, membuat jalan-jalan, saluran-saluran air, dan jembatan-jembatan. Tanpa diberi upah atau imbalan apapun, bahkan harus membawa makanan dan alat-alat sendiri. Dengan sistem ini, pemerintah Belanda sangat mudah dan murah memperoleh hasil bumi yang diinginkan untuk dijual di pasar dunia. Bagi yang tidak mempunyai tanah harus mengerjakan rodi selama 60 hari dalam setahun. Banyak penyelewengan yang dilakukan petugas-petugas yang korup yang mencelakakan rakyat. Sering terjadi bahwa rakyat harus menanami tidak hanya 1/5  dari tanahnya, akan tetapi 1/3 bahkan sampai 1/2 dari tanahnya dengan tanaman-tanaman yang sudah ditentukan.

Memang sistem tanam paksa membawa hasil gemilang dan banyak sekali memberi keuntungan kepada pemerintah Belanda, kas negara yang tadinya sangat kritis keadaannya dengan cepat terisi dan kesulitan keuangan cepat dapat teratasi. Atas jasanya Van den Bosch menerima gelar bangsawan Belanda yang tinggi, yakni gelar "Graaf". Namun sistem yang sangat merugikan rakyat ini akhirnya dicela dan ditentang oleh orang-orang Belanda sendiri, yang antara lain dipelopori Baron van Boevell dan Eduard Douwes Dekker yang terkenal dengan nama Multatulli. Karangannya yang sangat terkenal  adalah buku yang berjudul Max Havelaar atau De koffie veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij (Pelelangan-pelelangan kopi yang dilakukan oleh NHM). Multatuli adalah bekas Assisten Residen Belanda di daerah Lebak (Banten). Ia minta berhenti dari jabatannya sebagai Assisten Residen, karena menentang peraturan-peraturan terutama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.

Karena kecaman-kecaman yang hebat dari kaum liberal, pemerintah Belanda menghapus Sistem Tanam Paksa itu. Namun pelaksanaan penghapusannya dijalankan secara berangsur-angsur. Penghapusan dimulai tahun 1850 ketika kaum liberal memperoleh kemenangan politik yang mutlak di negeri Belanda. Dan tahun 1877 hampir seluruhnya dihapus, kecuali penanaman kopi tetap bertahan sampai tahun 1917.