Abadi

Surat kabar harian nasional yang terbit di Jakarta ini mengalami dua kali masa penerbitan, yang berselang sekitar satu dasawarsa. Pertama berlangsung pada masa Soekarno, dan kedua masa Soeharto. Tiga surat kabar lainnya adalah Indonesia Raya, Pedoman Rakyat dan Nusantara. Harian Abadi, didirikan tahun 1951, dengan Pemimpin Redaksi Suardi Tasrif menyuarakan pandangan partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang anti Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahun ini juga terbit majalah organ PKI, Harian Rakjat.

Abadi terkena larangan terbit massal yang pertama kali dalam sejarah penerbitan pers Indonesia, walaupun hanya selama 23 jam, antara tanggal 13 September pukul 21.00 dan 14 September 1957 pukul 20.00. Alasan larangan karena menyiarkan berita yang tidak berasal dari juru bicara resmi. Larangan terbit dikenakan pada 10 surat kabar, yaitu Abadi, Indonesia Raya, Harian Rakjat, Bintang Timur, Pemuda, Merdeka, Djiwa Baru, Pedoman, Keng Po, dan Java Bode, serta tiga kantor berita, yakni Antara, PIA dan INPS.

Abadi termasuk di antara 12 surat kabar yang pada akhir September tahun 1960 percetakannya dinasionalisasi dan disita pemerintah, sehingga tidak terbit selama beberapa hari dan baru beredar lagi awal bulan berikutnya. Tetapi tanggal 31 Oktober tahun itu juga Abadi, yang waktu itu dipimpin H. Sidi Mohammad Sjaaf, menutup sendiri penerbitannya karena tak bersedia menandatangani ketentuan pemerintah berupa 19 persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Terbit (SIT). Ketentuan yang dikenakan pada semua surat kabar, majalah dan kantor berita itu antara lain mewajibkan mereka mendukung dan membela Manifesto Politik (Manipol), program pemerintah, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD'45, Pancasila, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional, dan martabat negara.