MUSEUM POLRI, WISATA SEJARAH

Museum ini berada satu kompleks dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, hanya berjarak ± 500 meter. Terletak di seputar kawasan Blok M, tepatnya di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya Museum Polri terletak di Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang, kemudian atas inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hindarso Danuri, dipindahkan segala isinya ke Jakarta pada tahun 2009. Alasan pemindahan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sejarah perjuangan Polri sejak awal hingga berbagai kemajuan teknologi yang dimiliki serta digunakan dalam penyelidikan kasus-kasus kriminal. Museum Polri ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Juli 2009, bertepatan dengan Hari Bhayangkara yang merupakan peringatan ulang tahun Polri.

Rasa takut karena “image” polisi yang mungkin dianggap kurang bersahabat terhadap masyarakat, dalam sekejap sirna saat petugas museum yang juga polisi menyapa dengan ramah. Di museum Polri para penggemar dunia militer akan dimanjakan dengan koleksi senjata asli yang pernah digunakan oleh Kepolisisan RI, baik buatan asing (Ceko, Rusia, Amerika, Inggris) maupun dalam negeri (Pindad). Kasus kriminal besar dan kontroversial yang menyita perhatian masyarakat seperti Kusni Kasdut dan Jhonny Indo, dua pencuri legendaris di era 1960 – 1970, serta Sum Kuning, dipampang pada dinding salah satu ruangan. Koleksi yang cukup menarik perhatian adalah beberapa kartu AK 23 asli berisi identitas pelaku kriminal sebelum penggunaan teknologi komputer. Kartu ini mengingatkan tayangan film-film detektif dalam adegan pemotretan wajah pelaku kejahatan sambil membawa papan informasi, dari sisi depan serta samping kiri dan kanan.

Sejarah kepolisian di Indonesia dimulai sejak masa kerajaan Majapahit, yang memiliki pasukan Bhayangkara Andhika untuk menjaga keamanan kota, dan Bhayangkara Lelana untuk menjaga keamanan daerah. Kitab Negarakertagama pupuh IX bait 2 yang menggambarkan banyaknya para penghadap raja saat itu, menyebut “Bhayangkari” tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pasukan-pasukan jaga yang direkrut dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda masa itu. Sejumlah warga Eropa di Semarang tahun 1867 bahkan merekrut hingga 78 orang pribumi untuk menjaga keamanana mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen dibantu asisten residen. Kesatuan polisi yang ada masa itu antara lain Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), Bestur Politie (Polisi Pamong Praja), dan Gewapende Politie (Polisi Bersenjata). Ada juga Badan Intelijen Polisi atau Politieke Inkchtingen Dienst. Meski tidak ada larangan bagi masyarakat lokal untuk menjadi polisi tetapi ada pembatasan jenjang kepangkatan. Orang lokal hanya boleh menjadi agen dengan jabatan mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Sedangkan bintara (hood agent), inspektur (inspekteur van politie) dan komisaris (commisaris van politie) hanya boleh dipegang oleh orang Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk kepolisian modern di tahun 1897 -1920, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa pendudukan Jepang seluruh kesatuan polisi bentukan Belanda dijadikan satu dan dilebur menjadi Keisatsutai. Wilayah kepolisian dibagi menjadi 3 yaitu Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi dikepalai seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia tetapi didampingi pejabat Jepang sidookaan yang dalam prakteknya lebih berkuasa dari kepala polisi. Setelah menyerah tanpa syarat pada Sekutu, Peta dan Gyu-Gun dibubarkan oleh pemerintah militer Jepang, tetapi tidak untuk kepolisian. Mereka tetap bertugas, bahkan saat proklamasi dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tanggal 21 Agustus 1945 Pasukan Polisi Republik Indonesia secara resmi dibentuk, dan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945. Pada awalnya kepolisian berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab urusan administrasi saja, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Sembilan bulan kemudian, pada tanggal 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah No.11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal penetapan ini kemudian diperingati menjadi Hari Bhayangkara. Paska penetapan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia masih mengalami beberapa kali perubahan secara organisasi maupun struktural, termasuk saat pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai konsekuensi hasil Konferensi Meja Bundar, dan sempat dilebur kedalam  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di tahun 1962. Seiring terjadinya perubahan situasi dan politik di Indonesia yang berimbas terhadap keberadaan ABRI, maka pada tanggal 1 April 1999 akhirnya ABRI kembali dipecah menjadi TNI dan Polri yang masing-masing menjadi institusi sendiri.

Selain kisah tentang sejarah Polri yang dilengkapi koleksi tanda pangkat, seragam, dan foto-foto para pemimpin institusi kepolisian, fasilitas yang juga menarik di museum ini adalah “kids corner”.  Anak-anak boleh mengenakan seragam kepolisian yang disediakan hingga merasa seperti polisi sungguhan, melakukan pencarian jejak, dan mencoba belajar menjadi seorang penyidik. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan keberanian anak untuk berinteraksi dengan petugas berseragam. Program “Polisi Sahabat Anak” dalam bentuk narasi sebagai wujud kedekatan polisi dengan masyarakat juga ditampilkan di museum ini. Kegiatan kepolisian yang kekinian seperti peristiwa bom, pemberantasan narkoba, peredaran uang palsu dan lain-lain juga ditampilkan meski dalam bentuk narasi, tetapi ditunjang dengan display laboratourium forensik dan indentifikasi berisi alat-alat yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan polisi saat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Menarik bukan?

 

Waktu kunjung: Selasa – Minggu 09.00 – 16.00